hover animation preload

Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan
by Law Knowledge in , ,

MKAPP

Pertanyaan :
  1. Bank Mulia beberapa bulan terakhir ini merasakan kesulitan CAR (Rasio Kecukupan Modal) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Manajemen bank mulai melemah dalam menjalankan operasionalnya, bahkan sudah tidak dapat lagi memenuhi harapan kecuali dilikuidasi. sudah dua kali terjadi penggantian Direksi dan Komisaris tetapi tetap tidak memperbaiki keadaan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengadakan rapat dan memutuskan lebih baik Bank Mulia diakuisisi oleh Bank yang lebih kuat modal dan menejemennya daripada dilikuidasi. Alasan RUPS memilih diakuisisi sebab telah dibahas dalam rapat sehingga tawaran akuisisi diterima pemegang saham karena dipertimbangkan sangat besar manfaatnya daripada bank dilikuidasi. Agar akuisisi dapat dilakukan, maka langkah-langkah yuridis perlu ditempuh.
    a. Apa perbedaan prinsip antara merger, konsolidasi, dan akuisisi ?
    b. Langkah pertama apa yang perlu dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dalam RUPS mengenai akuisisi dan dokumen pendukungnya ?
    c. Apa akibat hukum dari akuisisi yang tidak dilakukan oleh pengakuisisi terhadap pihak yang diakuisisi ?
    d. secara yuridis sejak kapan dianggap mulai berlaku ?
  2. Sebagai usaha bisnis perbankan, peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya pemisahan unit usaha bank syari'ah dan perbankan konvensional.
    a. Berikan analisa saudara terhadap pemisahan tersebut dengan dasar hukum yang melandasinya !.
    b. Dalam prakteknya bentuk pemisahan tersebut termasuk pemisahan yang bagaimana ? Jelaskan!.
  3. Katarina, wanita pengusaha di bidang kosmetik beralih bisnis restoran. Setelah 3 (tiga) bulan menjalankan bisnis restoran, dia mendapat peringatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat karena dianggap mengakali aturan hukum perusahaan yang berlaku. Katarina bingung menerima surat peringatan tersebut, Katarina tidak memahami aturan hukum perusahaan dan mendatangi Justisia Law Firm meminta bantuan dan nasehat hukum.
    a. Apa alasan yuridis peringatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ?
    b. Jelaskan cara yang bisa dilakukan oleh Katarina agara bisnis restorannya sah dan dilindungi hukum ?.
  4. PT Pupuk A (PT PA) adalah badan usaha yang modal perseroannya berasal dari penyertaan PT Pupuk B (Persero) dan Koperasi karyawan. beradasarkan fakta tersebut apakah PT PA dapat digolongkan sebagai BUMN ? berikan analisa yuridis saudara !
Jawaban :
1.    a. Perbedaan prinsip antara merger, konsolidasi, dan akuisisi
Merger, konsolidasi, akuisisi (MKA) lebih banyak digunakan untuk tujuan memperbesar aset dan penguasaan pasar. MKA dapat digunakan untuk “menyembuhkan” perusahaan yang sedang “sakit”.
Merger          : Penggabungan perusahaan
Konsolidasi    : Peleburan perusahaan
Akusisi          : Pengambilalihan perusahaan
Merger
Merger adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih. Dalam merger hanya ada satu perusahaan yang dibiarkan hidup, sementara perusahaan lainnya dibubarkan tanpa likuidasi.
Contoh : penggabungan tiga perusahaan farmasi pada tahun 2005 yaitu PT Kalbe Farma Tbk, PT Dankos Laboratories Tbk, dan PT Enseval. Dalam penggabungan ini, badan hukum yang dipertahankan adalah PT Kalbe Farma Tbk, sedangkan kedua perusahaan lainnya dibubarkan. Semua aset dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri (PT Dankos dan PT Enseval) selanjutnya akan beralih ke dalam PT Kalbe Farma. Karena PT Kalbe Farma dan PT Dankos sudah menjadi perusahaan terbuka yang menjual sahamnya di Pasar Modal Indonesia, proses mergernya juga wajib dilakukan menurut aturan Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam).

Konsolidasi
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 40 Tahun 2007, peleburan (konsolidasi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih, untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan tebatas yang baru yang karena hukum memperoleh akitva dan pasiva dari perseroan terbatas yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan tebatas yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Sementara Pasal 1 angka PP Nomor 27 Tahun 1998, peleburan (konsolidasi), adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan terbatas baru dan masing-masing perseroan terbatas yang meleburkan diri menjadi bubar.
Contoh : pembentukan Bank Mandiri yang berasal dari peleburan empat Bank BUMN yang sedang sekarat akibat dampak krisis moneter 1997/1998, yaitu Bank BDN, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Bapindo. Kebijakan peleburan empat Bank BUMN tersebut diambil pemerintah guna menyelematkan bank dari risiko kebangkrutan karena pada saat itu modal keempat Bank BUMN tersebut sudah negatif.

Akuisisi
Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambilalihan perusahaan dengan cara  membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambil alih (pengakuisisi) maupun perusahaan yang diambil alih (diakuisisi) tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah.
Pengambilalihan perusahaan (akuisisi), sesuai Pasal 1 angka 11 UURI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoroan Terbatas, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Sementara itu, pengambilalihan (akuisisi), sesuai pasal 1 angka 3 PP Nomor 27 Tahun 1998, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih perusahaan baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
Pengambilalihan (akuisisi), sesuai pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Pelaku usaha, sesuai dengan pasal 1 angka 8 PP Nomor 57 Tahun 2010, adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
Contoh : pengambilalihan saham mayoritas pabrik rokok asal Indonesia (PT HM Sampoerna) oleh perusahaan rokok asal Amerika (Philip Morris Ltd). Akibat akuisisi tersebut, kendali perusahaan PT HM Sampoerna tidak lagi berada di tangan keluarga besar Sampoerna tetapi sudah beralih tangan Philip Morris Ltd.

b. Langkah yang perlu dilakukan direksi adalah (PP Nomor 27 Tahun 1998) :
Pihak yang akan mengakuisisi PT menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Direksi PT yang akan diakuisisi. “Pihak Pengakuisisi” dapat berbentuk PT, Koperasi, Yayasan, CV, Firma, atau Perorangan.
Direksi PT yang akan diakuisisi dan Pihak Pengakuisisi masing-masing menyusun Usulan Rencana Akusisi. Usulan Rencana Akusisi wajib mendapat persetujuan Komisaris PT yang akan diakuisisi atau lembaga serupa dari Pihak Pengakuisisi.
Usulan Rencana Akusisi digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akuisisi yang disusun secara bersama-sama antara Direksi PT yang akan diakuisisi dengan Pihak Pengakuisisi. Ringkasan rancangan Akuisisi wajib diumumkan Direksi PT Pengakuisisi dalam 2 surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan PT Pengakuisisi paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS.
Rancangan akuisisi wajib disetujui RUPS dari PT yang akan diakuisisi. Rancangan akuisisi juga harus disetujui oleh “pemegang kekuasaan” dari Pihak Pengakuisisi. Apabila pihak pengakuisisi berbentuk PT, maka rancangan akusisi harus disetujui RUPS. Pada pihak pengakuisisi berbentuk koperasi. Jika pihak pengakuisisi berbentuk yayasan maka rancangan akusisi harus disetujui rapat dewan pembina yayasan. Disetujui oleh para sekutu atau pemilik CV dan Firma.
Rancangan Akuisisi yang telah disetujui selanjutnya dituangkan dalam Akta Akuisisi yang dibuat di hadapan notaris dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Akta Akuisisi yang sudah disahkan Notaris selanjutnya didaftarkan kepada Menkumham.
Apabila Akuisisi PT diikuti perubahan Anggaran Dasar (AD) yang membutuhkan persetujuan Menkumham, maka akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal persetujuan AD oleh Menkumham. Apabila akuisisi dalam Daftar Perusahaan. Di sisi lain, apabila akuisisi PT tidak mengakibatkan perubahan AD, maka akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta akuisisi di hadapan notaris.

c.  Akibat hukum dari akuisisi yaitu beralihnya hak dan kewajiban suatu perusahaan yang diakuisisi kepada pengakuisisi. Pemegang saham yang tidak setuju atas pengambilalihan persoran, diberikan hak khusus yang disebut appraisal right, yaitu hak milik pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS untuk menjual sahamnya kepada perseroan dengan harga wajar. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai MKAPP hanya boleh menggunakan haknya sesuai pasal 62 UU RI Nomor 40 tahun 2007, dan pelaksanaan hak tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan MKAPP.

d.  Apabila akuisisi PT diikuti dengan perubahan AD yang membutuhkan persetujuan Menkumham, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal persetujuan AD oleh Menkumham. Apabila akusisi PT disertai perubahan  AD yang tidak memerlukan persetujuan Menkumham, akusisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta akuisisi dalam daftar perusahaan. Di sisi lain, apabila akuisisi PT tidak mengakibatkan perubahan AD, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta akuisisi di hadapan notaris.
2. a. Pemisahan perusahaan (split off dan spin off) belum dimasukkan sebagai salah satu alternatif dalam penguatan strukstur perbankan di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti mengingat Arsitektur Perbankan Indonesia (API) telah diluncurkan pada tahun 2004 sebelum konsep pemisahan perusahaan diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
Pemisahan perusahaan di industri perbankan terutama dilakukan dalam rangka pemisahan unit usaha syari’ah (UUS) yang dimiliki bank umum menjadi bank umum syari’ah yang berdiri sendiri. Bank Indonesia mendorong bank-bank umum yang memiliki UUS agar dapat segera memisahkan (spin-off) UUS menjadi bank umum syari’ah yang berdiri sendiri paling lambat tahun 2023 atau 15 tahun sejak pemberlakuan UU RI Nomor 21 Tahun 2008.
Dengan adanya pemisahan tersebut, perbankan syari’ah diharapkan dapat bertambah maju dan bank umum konvensional juga dapat lebih leluasa mengembangkan usaha pokoknya. Pemisahan persuhaan antara bank umum konvensional dan bank umum syari’ah juga diperlukan mengingat prinsip pengelolaan kedua bank tersebut berbeda, dan pangsa pasarnya juga memiliki perbedaan.
Aspek hukum lain yang juga penting dalam spin off perbankan adalah terkait perlindungan kreditur dan pihak lain yang memiliki hak istimewa yang bisa saja mengalami kerugian akibat pemisahan perusahaan. Dalam spin off bank, beberapa pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum antara lain kreditur bank, masyarakat penyimpan dana, debitur yang telah memberikan hak jaminan (terutama jaminan kebendaan) kepada bank, dan para pemegang saham bank yang melakukan pemisahan. Pemegang saham perlu mendapatkan perlindungan mengingat proses spin off untuk bank bisa terjadi bukan atas kehendak pemegang saham bank, tetapi karena ada ketentuan undang-undang yang mewjibkan pemisahan.
Pasal 68 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah menyatakan bahwa apabila bank umum konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU RI Nomor 21 Tahun 2008, bank umum konvensional dimaksud, wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi bank umum syari’ah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan UUS diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

b.  Termasuk dalam pemisahan perusahaan sebagian atau pemisahan tidak murni (Spin Off).
Pemisahan tidak murni (spin-off) adalah pemisahan perusahaan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.
Karena bank syari’ah yang diharuskan oleh UU RI Nomor 21 Tahun 2008 untuk melakukan pemisahan dengan bank umum konvensional, sehingga pemisahan tersebut termasuk pemisahan sebagian atau pemisahan tidak murni.

3. a.   Karena sebelumnya terdaftar usaha dibidang kosmetik dan kemudian tidak ada laporan / izin untuk mengubah usahanya dari bidang kosmetik beralih bisnis ke bidang restoran, serta masa berlakunya juga belum habis. Dalam pasal 5 huruf a Permerindag RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 disebutkan bahwa “SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan : usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;

b.  Melakukan perubahan izin usaha dengan persyaratan :
1.    Copy KTP penanggung jawab /Direktur
2.    Copy Akta pendirian /perubahan + SK Menkumham
3.    ASLI Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4.    Copy NPWP
5.    Pas photo penanggung jawab ukuran 3 X 4 = 2 lbr berwarna
6.    SIUP ASLI yang lama

4.       Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Dalam pasal 1 angka 2 dijelaskan “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.
Adapun pengertian dari anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (“Permeneg BUMN 3/2012”). Di dalam Pasal 1 angka 2 Permeneg BUMN 3/2012 dijelaskan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.
Dengan begitu PT Pupuk A (PT PA) bukan merupakan BUMN karena penyertaan modalnya bukan dari APBN akan tetapi dari BUMN (PT Pupuk B (Persero)) dan Koperasi karyawan.

SUMBER BACAAN
MKAPP

Buku
Iswi Hariyani, R. Serfianto, dan Cita Yustisia S., 2011, Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan, Cetakan ke-1, Penerbit Visimedia, Jakarta.

Internet
Hukum Online, Status Hukum Anak Perusahaan BUMN, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50629054c7269/status-hukum-anak-perusahaan-bumn, diakses pada 8 Juni 2013.
Siup | Surat Ijin Usaha Perdangangan |Prosedur Biaya Pengurusan Siup, Syarat Pengurusan Perubahan Siup / Surat Ijin Usaha Perdangangan, http://www.siup-suratijinusahaperdangangan.com/Perubahan_siup.html, diakses pada 8 Juni 2013.

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

0 komentar:

Poskan Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.